Pekerja Anak-Anak di Indonesia Masih Tinggi

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengungkapkan anak-anak usia 5-7 tahun masih banyak yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya. Di Indonesia, hasil pendataan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1,7 anak-anak adalah pekerja.

"Pekerja anak ditemukan hampir di semua kabupaten," ujar Patrick Daru, Chief Technical Adviser of the ILO Education and Skill Program, Sabtu, 11 Juni 2001.

Menurut catatan ILO, paling tidak dari 215 juta pekerja anak, 115 juta bekerja di tempat berbahaya di seluruh dunia. Terjadi peningkatan pekerja anak di daerah bahaya dengan usai 15-17 tahun. "Hampir 60 persen anak pekerja di tempat berbahaya adalah laki laki," ujarnya.

Sektor yang mempekerjakan anak-anak di tempat berbahaya, di antaranya sektor pertambangan, penggalian, pertanian, perikanan, pelayanan rumah tangga, dan industri jasa.

Penggunaan tenaga kerja anak sangat berisiko besar dalam kecelakaan kerja. "Anak-anak punya risiko besar dalam kecelakaan kerja," ujarnya.

Patrick menegaskan dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia, semua pemangku kepentingan harus turun tangan untuk menentang pekerja anak. Indonesia sendiri sudah mulai ada perbaikan dengan mengalokasikan 20 persen anggarannya dalam sektor pendidikan. "Adanya program keluarga harapan telah mendorong keluarga mengirimkan anak anak ke sekolah," ujarnya.

Ia mengapresiasi adanya keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2009 yang mendorong berbagai komite aksi menghapus pekerjaan buat anak, menarik, dan mengawasi anak yang jadi pekerja terutama di tempat berbahaya. Selain itu, terjadi penurunan pekerja anak perempuan di tempat berbahaya. "Pemangku kepentingan perlu segera mengatasi hal ini," tambahnya.

Sumber : Tempo.co

Jalanan Bukanlah Tempat Hidup Seorang Anak

JAKARTA - Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Muhammad Ihsan mengatakan jalanan bukanlah tempat hidup seorang anak.

“Jalanan bukan tempat anak-anak. Membiarkan anak di jalan sama halnya dengan berinvestasi untuk kriminaslitas,” kata Ihsan, Rabu (29/5). Untuk mencegah semakin banyaknya anak yang hidup di jalanan, Ihsan menuturkan, pemerintah perlu menghentikan semua program yang bersifat bantuan untuk anak jalanan dan mengalihkannya pada anak miskin yang masih dijangkau oleh keluarga.

Karena, kata dia, dari evaluasi terhadap anak jalanan, salah satu penyebab menjamurnya anak jalanan, yaitu adanya program dan bantuan untuk anak jalanan, sehingga anak-anak miskin berbondong-bondong turun ke jalan agar dapat bantuan.

Kedua, lanjut Ihsan, masyarakat harus berhenti memberi di jalan dan mengalihkan pemberian langsung ke rumah anak-anak miskin atau melalui pemerintah/lembaga yang melakukan pendampingan terhadap anak jalanan. Karena terbukti kebiasaan masyarakat menyumbang atau belanja di jalan yang mempertahankan anak-anak, pengemis dan pengasong di jalanan. “Jika sayang sama anak jalanan dan pengemis di jalanan, berhenti memberi di jalan,” tutur Ihsan.

Ketiga, pemerintah harus melakukan penjangkauan pada orang tua atau keluarga anak jalanan agar mereka dapat memperbaiki penghasilan dan pengetahuan dalam pengasuhan. Bagi keluarga yang sudah dapat pembinaan, diberikan sanksi tegas jika masih membiarkan anak ke jalan dalam bentuk denda atau kurung badan.

Pemda dan masyarakat juga harus menyediakan ruang bermain bagi anak-anak agar tidak turun ke jalan. Untuk memastikan ini diharapkan seluruh masyarakat ikut mengawasi kelurahan atau kecamatan agar menyediakan ruang bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak.