Sekitar 4,5 Juta Anak Indonesia Hidup Telantar

Denpasar - Kementerian Kesejahteraan Sosial menyatakan setidaknya 4,5 juta anak Indonesia hidup telantar. "Paling banyak ada di Pulau Jawa karena penduduk terbanyak memang di Jawa," kata Menteri Sosial Salim Segal Al Jufri di Denpasar, Selasa, 11 Desember 2012.

Menurut Salim, yang termasuk kategori anak-anak telantar itu bukan hanya mereka yang menggelandang di jalanan. Mereka umumnya bahkan tinggal dengan orang tuanya, namun serba kekurangan sehingga mengalami tumbuh kembang tidak sehat.

Mayoritas mereka tinggal di rumah tidak layak huni, mengalami eksploitasi dari orang tua, dan tidak dapat bersekolah. Sayangnya, kemampuan Kementerian Sosial untuk menangani anak-anak telantar itu maksimal hanya 200 ribu orang.

Karena itu, Salim berharap, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten berinisiatif menyediakan anggaran sosial yang lebih besar. Di samping memperbaiki kualitas rumah, lingkungan, dan bantuan sekolah, perlu juga disediakan tenaga profesional di bidang sosial.

Bantuan pemerintah pusat untuk anak-anak telantar ini lebih bersifat stimulan. Selanjutnya adalah tugas pemerintah daerah untuk meneruskannya. Tahun ini, Kementerian mendapat anggaran Rp 4,5 triliun untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk anak-anak terlantar.

Sumber : Tempo.com

Komisi Perlindungan Anak Bentuk Satgas di RT/RW

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak sampai tingkat rukun tetangga dan rukun warga.

Untuk itu, Komisi akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat yang sevisi. "Terbuka kerja sama dengan semua pihak yang peduli dengan nasib anak Indonesia," kata Ketua Satgas Perlindungan Anak KPAI Muhammad Ihsan dalam siaran persnya di Jakarta, Senin, 25 Februari 2013. 

Pembentukan Satgas ini, kata Ihsan, dilakukan untuk merespons maraknya kasus anak. Mulai dari anak yang tidak terlayani di rumah sakit, kekerasan oleh pengasuh, anak korban pemerkosaan dan kekerasan, anak yang berhadapan dengan masalah hukum, dan sebagainya.

Pembentukan Satgas ini juga merupakan langkah pencegahan dalam pendampingan anak dan keluarga dengan cara membekali anggota Satgas PA di RT/RW/komunitas dengan pengetahuan dan keterampilan dalam perlindungan anak.

Ihsan menjelaskan, KPAI menemukan fakta bahwa selama ini masalah anak muncul akibat persoalan keluarga dan lingkungan yang tidak kondusif."Satgas PA akan memperkuat ketahanan keluarga dengan membuat peta anak dan lingkungan yang menjelaskan situasi dan kondisi keluarga," katanya. 

Satgas ini diharapkan bisa mencegah anak yang rentan menjadi korban, mendukung anak yang bermasalah, dan melindungi anak yang menjadi korban dengan membuka konsultasi, bimbingan, pendampingan, dan pembinaan.

Sumber : TEMPO.CO